Korupsi Politik dan Politik Korupsi

Penegak hukum, media dan masyarakat Indonesia menyorot kembali banyaknya kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah menteri. Bahkan Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi dan koreksi terhadap para Menterinya atas permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya bukan persoalan baru dalam kasus korupsi di Indonesia. Sejumlah Menteri dalam kabinet sebelumnya ada yang masih berstatus menjadi tersangka dan ada pula yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi di Kementerian yang dipimpinnya. Mengapa kasus korupsi yang melibatkan para Menteri ini terjadi? Tulisan ini mencoba untuk memberikan ulasan singkat mengenai hal ini.

Penyakit Sistemik
Korupsi yang terkait dengan para Menteri dapat diklasifikasikan sebagai korupsi dalam ranah politik atau korupsi politik. Sekalipun korupsi ini dilakukan oleh para politisi, tetapi tidaklah dilakukan sendirian karena melibatkan juga persekongkolan dengan para pengusaha dan birokrasi. Tidak semua politisi memiliki kharakter yang korup, demikian pula tidak semua pengusaha dan birokrat terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi politik. Tetapi sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini seringkali memaksa atau bahkan menjerat politisi yang baik juga terlibat dalam kasus korupsi. Selain persoalan sistem, tentu saja hal ini disebabkan oleh kharakter individual politisi yang bersangkutan.

Kasus korupsi yang sebagian terbukti dan sebagian diindikasikan melibatkan para menteri tidaklah boleh dilihat secara sederhana. Hal ini melibatkan sistem yang lebih besar, yaitu sistem politik, secara khusus yaitu sistem pembiayaan partai politik dan koalisi multi partai dalam pemerintahan. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik untuk memenangkan pemilu dan tentu saja untuk menempatkan kader-kader parpol dalam pemerintahan multi partai menyebabkan tekanan parpol kepada kadernya yang duduk dalam pemerintahan untuk menghasilkan sumber penerimaan.

Ada dua persoalan sistem pembiyaan parpol yang mendorong terjadinya hal ini:

Pertama, pembiayaan untuk parpol dari negara yang sangat terbatas, sehingga parpol berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber penerimaan baik dari pengusaha maupun dari birokrasi. Dalam kasus ini, seharusnya parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan melewati Parliamentary Threshold mendapatkan dukungan pembiayaan yang mencukupi dari APBN karena mengemban fungsi-fungsi pembangunan politik.

Kedua, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pembiayaan parpol, sehingga tidak memungkinkan kontrol masyarakat atas dana yang berasal dari sumber-sumber pihak ketiga. Faktor yang kedua ini mengakibatkan persongkokolan antara pemberi dana dengan para politisi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk balas budi yang seringkali menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, persoalan pembiayaan parpol yang menjurus pada korupsi yang dilakukan oleh Menteri sangat mungkin terjadi karena lemahnya berbagai sistem birokrasi pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan pembangunan, penetapan program, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa publik, hingga berbagai macam jenis pemberian perizinan.

Dalam praktek pemerintahan kekinian, hadirnya pejabat politik dalam birokrasi pemerintahan (political appointee) seperti staf khusus, juga menambah potensi gangguan penyelenggaraan pemerintahan. Ide dasar keberadaan staf khusus ini sebenarnya dibolehkan dalam rangka untuk membantu menerjemahkan visi dan misi menteri dalam birokrasi. Tetapi ide ini mengalami distorsi karena ternyata keberadaannya lebih banyak untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik menteri dalam birokrasi pemerintahan. Bukan hanya itu, demikian kuatnya peran staf khusus ini dalam kementerian, bahkan seringkali juga mendominasi tugas dan fungsi pejabat birokrasi pemerintahan. Mekanisme dan prosedur formal tidak jarang diabaikan atas nama kepentingan politik. Penulis tidak bermaksud mengatakan semua staf khusus melakukan hal ini, tetapi pada umumnya hal ini terjadi dalam praktek pemerintahan kekinian.

Penyebab lain maraknya korupsi yang terkait dengan sejumlah Menteri adalahkewenangan diskresi yang sangat besar. Sampai saat ini penggunaan kewenangan diskresi di Indonesia masih dilakukan secara bebas, sesuai dengan terminologi yang dipergunakan yaitu Freis Ermessen. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, penggunaan diskresi tidak boleh dilakukan secara bebas, karena hal ini justru akan menyebabkan praktek penyalahgunaan wewenang oleh pejabat politik maupun pejabat birokrasi. Banyak kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh terlalu luasnya dan bebasnya penggunaan diskresi oleh Menteri. Untuk itulah perlu diatur mengenai diskresi yang bertanggungjawab dan memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Selain faktor sistem, sebenarnya kasus korupsi yang melibatkan atau diduga melibatkan menteri juga disebabkan oleh kharakter individu yang bersangkutan. Proses pendidikan politik dan idiologisasi kader parpol yang tidak selesai atau tidak matang menghasilkan kader yang mudah terjebak pada gemerlap jabatan dan kekuasaan. Lemahnya kontrol masyarakat, gaya hidup yang terlanjur sangat tinggi, tuntutan tinggi kontribusi bagi partai politik dan budaya patronase dalam birokrasi turut membentuk kharakter seorang Menteri yang dapat terjebak dalam penyalahgunaan wewenang.

Tersandera Birokrasi
Dalam kasus yang lain, korupsi yang melibatkan atau diduga melibatkan Menteri juga dapat disebabkan oleh buruknya kualitas birokrasi. Hubungan antara politisi dan birokrasi dalam kementerian bisa bersifat mutualisma, bisa pula parasitisma. Dalam hubungan mutualisma hubungan antara politisi dan birokrasi bersifat saling menguntungkan, dimana seorang menteri membutuhkan pengalaman, keahlian dan juga dukungan para birokratnya, bukan saja untuk mengimplementasikan visi dan misi formal yang dijanjikannya kepada Presiden, tetapi juga dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan lain yang dibebankan partai politik kepadanya.

Dalam kasus ini loyalitas birokrat sangat dibutuhkan oleh seorang Menteri. Pada sisi lainnya, dalam hubungan simbiosis mutualisma, seorang birokrat membutuhkan dukungan dari Menteri untuk mengamankan posisi jabatan yang didudukinya. Hubungan simbiosis mutualisma yang terjadi saat ini telah mendorong birokrasi yang berbasis loyalitas, bukan berbasis kinerja, juga mendorong penyalahgunaan wewenang dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Tidak heran, selain kasus korupsi yang tetap tinggi, simbiosis mutualisme ini juga menjadi biang keladi semakin buruknya kondisi birokrasi.

Hubungan yang kedua antara Menteri dan birokrat bersifat simbiosis parasitisma. Dalam hubungan ini korupsi dapat terjadi dan menimpa seorang Menteri karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan mengenai seluk beluk birokrasi. Menteri dapat terjebak dalam birokrasi karena terlalu percaya pada birokratnya. Kasus ini adalah kebalikan dari simbiosis mutualisma. Kedua simbiosis ini punya efek yang sama, yaitu mendorong Menteri terjerat dalam kasus korupsi di Kementeriannya. Karena itulah, seorang Menteri bukan saja harus memiliki moralitas yang baik, tetapi juga pengalaman dan pengetahuan yang memadai supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang disebabkan oleh ketidaktahuannya.

Berbagai persoalan korupsi yang melibatkan Menteri bukanlah hal baru. Bahkan banyak kalangan yang sudah mengetahui persis persoalan dan solusinya. Penulis hanya khawatir bahwa tulisan ini hanya akan menjadi buih di lautan yang sangat luas, sehingga hanya akan menjadi hiasan pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi, negeri ini tidak lagi membutukan wacana pemberantasan korupsi, melainkan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi yang telah mendarah daging, sebelum kepercayaan rakyat menjadi runtuh. Perbaikan sistem politik secara menyeluruh dan reformasi birokrasi akan menjadi salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Semoga.

*Eko Prasojo, Ketua Program Pascasarjana Imu Administrasi dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIP UI

Read More

Cerita pencerahan (1) ...

ilustrasi : koleksi pribadi

Seorang ksatria yang baru pulang dari medan perang, kembali ke desanya dan meminang gadis yang dicintainya. Suatu ketika, setelah acara pernikahan, sang ksatria membawa isterinya kembali ke ibukota kerajaan. Mereka berdua menaiki perahu kecil karena harus menyeberangi selat yang cukup lebar. 

Dalam perjalanan ditengah selat, tiba-tiba datang badai yang mengerikan, gelombang laut mengalun tinggi, perahu kecil mereka terombang-ambing dengan keras, sang isteri sudah sangat ketakutan, tapi dia heran melihat suaminya yang tetap tenang memegang kemudi perahu.

“Mas, kenapa bisa tenang begitu, padahal perahu kita hampir pecah dan kita pasti tenggelam binasa!”, teriak sang isteri ditengah deru badai, “berbuatlah sesuatu, aku sangat takut !”

Sang ksatria menatap tajam kepada isterinya, dia berdiri dan menghunus pedangnya, dengan cepat ujung pedang hampir menyentuh leher isterinya. Isterinya terperanjat melihat tindakan suaminya.

“Wahai isteriku, apakah engkau takut dengan tindakanku ini?” tanya sang ksatria kepada isterinya.

Isterinya sambil tersenyum dengan tenang menjawab, “ Tentu tidak, suamiku, pedang itu dalam genggaman tanganmu, aku tahu engkau mencintaiku dan aku percaya engkau tidak akan melukai aku !”

Sang ksatria menjawab dengan lembut, “Begitulah yg terjadi dengan badai ini, isteriku, badai ini tunduk kepada Allah Yg Maha Mencintai hambaNYA, badai ini dalam genggaman tanganNYA, seperti halnya pedang ini yang tunduk kepadaku, dia tidak akan melukaimu, karena aku mencintaimu !” 

Sang ksatria memeluk isterinya, dan berkata, “Isteriku, apapun yg terjadi, kita akan tenggelam atau kita selamat, semuanya adalah baik, karena tidak ada yang salah dalam tiap keputusanNYA !” 

(sumber : internet) 

Read More

Prinsip Kepemimpinan Transformasional

sumber ilustrasi : internet

Semalam baca buku "Seven Principles of Transformational Leadership" tulisan Erik Rees, dikatakan bahwa ada tujuh prinsip pemimpin transformasional yang mendukung seseorang menjadi pemimpin sejati, yaitu :

1.  Principle of Simplification, Kepemimpinan yang sukses dimulai dengan sebuah visi sederhana, yang mencerminkan tujuan bersama dan mampu untuk mengartikulasikan visi transformasional yang jelas, praktis, yang menjawab pertanyaan," Kemana kita menuju ?

2.  Principle of Motivation, Kemampuan untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen dari orang lain untuk mendukung visinya .... Sebuah cara yang umum untuk memotivasi orang lain adalah untuk memberikan tantangan mereka, memberikan banyak peluang untuk bergabung dengan proses kreatif, dan memberi mereka kredit poin.

3.  Principle of Facilitation, Kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran individu dan tim .... (Peter Senge dalam "Fifth Discipline" mengatakan bahwa pekerjaan utama kepemimpinan masa sekarang adalah untuk memfasilitasi pembelajaran orang lain, bukan mendiktenya).

4.  Principle of Innovation, Kemampuan untuk berani memulai perubahan dan pembaruan.... Anggota tim yang berhasil akan mempengaruhi satu sama lain untuk mengasimilasi perubahan karena para pemimpin transformasional telah membangun kepercayaan dan dipupuk kerja sama tim.

5.  Principle of Mobilization, Kemampuan untuk menginventarisir, membekali dan memberdayakan orang lain untuk memenuhi visinya sekaligus memberdayakan fungsi kepemimpinan di semua tingkat, sehingga mereka menemukan cara untuk memicu kinerja di semua tingkat. Teori yang dikenalkan adalah langkah-langkah bayi sederhana untuk meminta peserta menjadi pelari tangguh.

6.  Principle of Preparation, Kemampuan untuk tidak pernah berhenti belajar tentang diri mereka sendiri .... Rick Warren mengatakan, "Pemimpin adalah peserta didik"'... Ini adalah merupakan suatu tahapan penting bagi pemimpin transformasional untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain, sekaligus mengakui keberadaan dan kemampuan orang lain.

7.  Principle of Determination, Kemampuan untuk menyelesaikan perlombaan .... seorang pemimpin transformational harus mengembangkan disiplin rohaniah, emosional, dan fisik untuk mempertahankan komitmen tingkat tinggi dalam mencapai puncak kemenangan perjuangan mereka.

Kelihatannya panjang dan sulit dipahami apalagi untuk dijalankan, tetapi sebenarnya intinya sangat sederhana, yaitu setiap pimpinan harus mempunyai visi, komitmen, dan humanis yang didukung oleh kontrol spiritual dan ketahanan fisik. (tulisan sahabatku, Bapak Cipto Hartono)

Read More

Why we shout in anger?

Spiritual Story :

sumber : internet

A Hindu saint who was visiting river Ganges to take bath found a group of family members on the banks, shouting in anger at each other. He turned to his disciples smiled and asked.

'Why do people shout in anger shout at each other?'

Disciples thought for a while, one of them said, 'Because we lose our calm, we shout.'

'But, why should you shout when the other person is just next to you? You can as well tell him what you have to say in a soft manner.' asked the saint

Disciples gave some other answers but none satisfied the other disciples.
Finally the saint explained, .

'When two people are angry at each other, their hearts distance a lot. To cover that distance they must shout to be able to hear each other. The angrier they are, the stronger they will have to shout to hear each other to cover that great distance'.

What happens when two people fall in love? They don't shout at each other but talk softly, Because their hearts are very close. The distance between them is either nonexistent or very small...'

The saint continued, 'When they love each other even more, what happens? They do not speak, only whisper and they get even closer to each other in their love. Finally they even need not whisper, they only look at each other and that's all. That is how close two people are when they love each other.'

He looked at his disciples and said.

“So when you argue do not let your hearts get distant, Do not say words that distance each other more, Or else there will come a day when the distance is so great that you will not find the path to return.”

(dikutip dari internet) .. # Jadi, kenapa kita harus bicara dengan teriak jika masih ada cinta dihati kita? .. :)

Read More

Pidato imajiner (1)

Karto Toyeng sudah siap-siap tampil didepan parlemen daerah dalam acara pelantikan wakil rakyat yang baru saja terpilih, untuk membacakan pidato sambutan. Ini pidatonya :

Pertama,

Salam nasional, Merdeka ! Aku (atas nama pribadi dan rakyat lainnya) mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai wakil rakyat. Apapun cara yang kalian lakukan dan bagaimana caranya kalian terpilih, faktanya kalian lah yang duduk di bangku empuk dalam ruang sejuk ini.

Kedua,

Aku berdiri didepan kalian dengan pakaian nasional, baju batik dengan motif yang indah ini sangat cocok dipakai pada iklim tropis di daerah kita. Aku bangga, baju ini aku beli dengan uangku sendiri. Mungkin kalian merasa bahwa pakaian resmi pada acara pelantikan ini adalah jas mahal yang dibiayai anggaran daerah sudah mewakili keberadaan kalian sebagai wakilku, sehingga kemewahanku sebagai rakyat telah terwakili oleh kalian dalam penampilan pertama ini.

Ketiga,

Janji yang kalian ucapkan pada kampanye atau sosialisasi kemarin, aku dan alam telah mencatatnya dengan baik. Aku simpan dalam ingatan lima tahunan, alam menyimpan dalam “ingatannya” selamanya. Ingkari saja janji yang sudah kalian ucapkan, toh aku juga mudah lupa, tapi kalian harus percaya : alam tidak pernah lupa ! Dan, alam mencatatnya dengan sebutan “sejarah” !

Keempat,

Banyak pekerjaan rumah di daerah kita, dan aku berharap bahwa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Mulailah dari mendengar kata hati, berikan rakyat solusi legislasi yang memberikan ruang kepada pelaksana (eksekutif) untuk membangun daerah kita. Hasilkan produk hukum daerah yang membantu rakyat untuk leluasa mengembangkan potensi dan meningkat kesejahteraannya. Sering-seringlah menggunakan hak inisiatif kalian untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang berpihak pada terpacunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat. Gunakan hak budget kalian untuk melakukan koreksi atau usulan penganggaran yang berpihak kepada efektivitas program kerja yang dirancang pelaksana, jika ada program kerja yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan rakyat, ya langsung dikoreksi saja !

Kelima,

Aku tidak meminta, tapi ini adalah perintah. Ini perintahku, ini perintah rakyat : segera lakukan revisi atas peraturan daerah RTRW kita, tetapkan dan tuangkan dalam keputusan perbaikan atas kondisi aktual terkini yang ada di daerah kita. Perda RTRW ini adalah “jantung” dari segala konsep/rencana pembangunan di daerah, jika “jantungnya lemah”, kita tidak akan dapat berlari dengan kencang mengejar ketertinggalan selama ini.

Kemudian, gunakan hak inisiatif kalian untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang karakter jatidiri daerah kita, apakah kita akan menjadi daerah pertanian pangan, industri pertanian, industri kreatif pariwisata, atau industri manufaktur? Kita memiliki wilayah, tenaga kerja dan potensi alamnya, aku menyerahkannya kepada kalian untuk merumuskan itu bersama pelaksana.

Lakukan pengawasan yang tegas atas peraturan daerah yang telah kalian tetapkan, kalian telah aku berikan hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pelaksana jika ada peraturan daerah yang tidak dilaksanakan dengan baik !

Oya, sebelum aku lupa, selama lima tahun terakhir kemarin (khusus untuk petahana/incumbent), berapa jumlah perda yang sudah kalian usulkan/tetapkan, selain perda APBD dan APBD Perubahan? Perhatikan : jumlah (kuantitas) produk legislasi itu adalah ukuran produktivitas kalian sebagai wakil rakyat ! Aku berharap kualitas perda itu juga baik, sehingga tidak perlu ada amandemen atau revisi yang ongkosnya dibebankan (lagi) kepada uang rakyat.

Selamat bekerja, aku tunggu laporan dan pertanggungjawaban kalian tahun depan !

Merdeka !

# menjelang pelantikan anggota parlemen daerah .. :)

~ Batang, Juni 2014 ~

Read More

Mencermati Konflik Laut Tiongkok Selatan

(dari tulisan Dewi Safitri, produser BBC Indonesia, "Kartu Indonesia dalam konflik Laut Cina",  www.bbc.co.uk)

Peta Klaim, sumber : internet

Indonesia mulai jadi perhatian strategi pertahanan negara-negara di kawasan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan akan menghabiskan anggaran pertahanan hingga Rp150 triliun antara 2010-2014.

"Posisi Indonesia yang lama 'dipandang remeh' dalam isu senjata di Asia kini mulai berubah", kata pengamat Andi Widjajanto.

"Sekarang mereka lihat kalau Indonesia cukup serius dan pada akhir 2024 saya kira anggaran kita akan menjadi yang terbesar di ASEAN."

Selama ini, Malaysia dan Singapura selama bertahun-tahun selalu menjadi pemimpin terdepan dalam hal belanja senjata ASEAN.

Ketegangan di Laut Cina Selatan akibat adu klaim teritorial dengan raksasa Asia, Cina, telah memaksa Filipina dan Vietnam turut mengasah peralatan tempurnya. Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Bahkan Vietnam dikabarkan tengah memesan peluru kendali canggih dari India.

Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga 2017.

Seluruhnya untuk mempertahankan wilayah Laut Filipina Barat yang diperebutkan dengan Cina. Cina sendiri, tak usah ditanya. Setelah memamerkan kegarangan kapal pengangkut sekaligus landasan pesawat (aircraft carrier) Liaoning, di perairan Dalian September lalu, Cina terus menumpuk perbendaharaan alutsista hingga total belanja melampaui USD100 miliar untuk pertama kalinya tahun 2012.

Paradoks ASEAN
Secara keseluruhan laporan Institut Internasional untuk Strategi Keamanan (IISS) London menyebut besaran belanja senjata di Asia 2013 meningkat 14% lebih dibanding tahun lalu.

Sebaliknya, angka belanja senjata di 26 negara Eropa terus turun seiring dengan krisis ekonomi yang belum pulih. Asia tengah mengalami 'lomba senjata' tulis seorang pengamat dalam jurnal IISS.

Peningkatan signifikan angka belanja senjata sudah muncul tahun 2012, dan menurut IISS, belanja alutsista Asia mencapai $287 miliar atau naik kira-kira 8,6% per tahun.
Situasi ini tidak bisa dibilang lumrah, kata Andi Widjajanto.

ASEAN tengah menikati periode damai dengan tingkat pendapatan masing-masing negara terus meningkat dan hubungan antar negara yang makin matang.
Bahkan dalam dua tahun, 2015, 10 negara di Asia tenggara ini akan memasuki babak baru Komunitas ASEAN.
"Ini sebuah paradoks, ASEAN sangat damai tapi belanja senjata malah naik pesat," kata Andi.

Pencetusnya adalah ketidakpastian di Laut Cina Selatan yang membuar beberapa negara ASEAN terlibat langsung dalam konflik ini seperti Filipina dan Vietnam.

"Anggota melihat situasi damai justru sebagai kesempatan untuk untuk mengisi arsenal masing-masing," tambah doktor lulusan Universitas Pertahanan di Washington ini.

Perimbangan kekuatan
Untung lah tak ada ancaman langsung konflik Laut Cina Selatan terhadap Indonesia.
"Indonesia itu negara netral. Sepanjang (konflik) itu tidak menular ke perbatasan kita," kata Menhan Purnomo. Sebaliknya Indonesia juga memahami ambisi Cina, tambah Purnomo, yang habis-habisan mendongkrak belanja senjatanya.

"Cina juga punya kelebihan uang, jadi dia harus melakukan modernisasi persenjataannya." Yang penting buat Indonesia dan kawasan, menurut Menhan, adalah adanya perimbangan kekuatan sehingga tak ada satu pihak yang lebih dominan.

"Sebetulnya itu adalah balance of power antara berbagai kekuatan di Pasifik. AS juga mengatakan: saya akan menempatkan 60% kekuatan di Pasifik pada 2020," tambah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

Dalam forum Forum Ekonomi Dunia di Jakarta tahun lalu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan ASEAN sangat berharap Cina dan AS akan mempertahankan keseimbangan di kawasan.

Anggota ASEAN, menurut PM Lee, merasakan hubungan yang sangat baik dengan AS dan Cina yang berakibat pada naiknya aktivitas ekonomi, investasi dan turisme. Kedamaian diharapkan terus berlanjut agar ASEAN menikmati kemakmuran.

"Tapi semua ini bergantung pada satu hal: bahwa Cina dan AS tetap berhubungan baik," tandas putra pendiri Singapura, Lee Kwan Yew, ini. "Supaya lebih mudah bagi kami untuk juga berhubungan baik dengan kedua negara."

Kartu Yang penting dicatat dari situasi ini menurut peneliti isu pertahanan CSIS, Iis Gindarsah, adalah Indonesia perlu terus memodernisasi alutsista agar komitmen pada politik luar negeri yang bebas aktif terpenuhi.

"Itu hanya berlaku kalau kita punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tetap bebas aktif tanpa intervensi negara lain," tuturnya.

Konflik juga bukan semata-mata merugikan.
Indonesia yang sedang agresif mencari sumber alih teknologi persenjataan justru mendapat peluang dari Cina di tengah perebutan pengaruh ini.

TNI Angkatan Laut awal tahun ini mengkonfirmasi kontrak pembelian rudal C-705 untuk 16 (dari 40) kapal cepat rudal (KCR) buatan PT Palindo Batam dari Cina.
Dengan kontrak ini maka PT Pindad kelak akan punya peluang untuk turut memproduksi rudal di Cina dan di Bandung.

Gindarsah berpendapat justru di tengah konflik maka Indonesia lebih berpeluang memaksimalkan keuntungan dari hubungan dengan dua kekuatan adi daya dunia itu.
"Pemerintah harus pandai memainkan kartu sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak eksplisit pro-AS atau Cina," kata Gigin.

"Kuncinya ada pada Indonesia karena lebih lebih banyak Indonesia yang tentukan bukan dua negara itu."

Read More